JAKARTA — Pemerintah resmi mengubah aturan pengelolaan piutang negara yang memungkinkan negara mengambil alih dan memanfaatkan aset debitur tanpa memerlukan persetujuan pemilik utang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 24 April 2026.
Perubahan regulasi ini bertujuan mempercepat penyelesaian piutang negara yang selama ini kerap terhambat proses birokrasi, termasuk mekanisme lelang aset. Dengan aturan baru tersebut, aset yang telah disita dapat langsung dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Salah satu poin krusial adalah penghapusan kewajiban persetujuan debitur dalam pemanfaatan aset sitaan. Artinya, negara tidak lagi harus menunggu izin dari pihak yang berutang untuk menggunakan aset tersebut, selama proses penyitaan telah sah secara hukum.
Namun, penerapan kebijakan ini tetap mensyaratkan sejumlah ketentuan administratif. Di antaranya, harus ada surat perintah penyitaan dan berita acara resmi, serta permohonan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan aset tersebut. Selain itu, penggunaan aset harus ditujukan untuk kepentingan pemerintahan atau pembangunan publik.
Aset yang dapat diambil alih mencakup berbagai bentuk, mulai dari aset bergerak seperti uang tunai dan surat berharga, hingga aset keuangan seperti deposito, saham, dan bahkan aset digital. Untuk aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, terdapat syarat tambahan, termasuk status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa hukum.
Pemerintah menetapkan bahwa pemanfaatan aset oleh negara dapat berlangsung selama dua tahun. Meski demikian, pengambilalihan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban utang debitur secara penuh, melainkan hanya mengurangi nilai utang yang harus dibayar.
Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mempercepat pemulihan piutang. Namun, ada pula kekhawatiran terkait potensi risiko moral hazard serta perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Dengan aturan baru ini, pemerintah berupaya memperkuat instrumen penagihan utang negara sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sebelumnya tidak produktif.
Tags: PMK 2026; Menkeu; Purbaya; Aset debitur; kuasai aset tanpa persetujuan; PUPN
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
