Maraknya dugaan penipuan layanan badal haji yang melibatkan warga negara Indonesia di Arab Saudi mendorong Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi yang secara khusus mengatur pelaksanaan badal haji. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang memanfaatkan tingginya kebutuhan layanan penggantian ibadah haji.
Usulan itu muncul setelah Timwas Haji menerima berbagai laporan terkait penawaran jasa badal haji yang diduga tidak dijalankan sebagaimana dijanjikan. Sejumlah pihak disebut menawarkan layanan penggantian ibadah dengan imbalan tertentu tanpa memiliki sistem pengawasan maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Menurut Timwas Haji DPR, kebutuhan terhadap badal haji diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah penerapan syarat kesehatan dan kemampuan fisik (istitaah) yang semakin ketat bagi calon jemaah. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat yang telah memenuhi syarat administratif namun terkendala kesehatan berpotensi memanfaatkan layanan badal haji.
DPR menilai pengelolaan badal haji tidak dapat dibiarkan berjalan secara informal karena berisiko menimbulkan penyalahgunaan. Dengan adanya lembaga resmi, proses verifikasi, pengawasan, hingga pelaporan pelaksanaan ibadah dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.
Selain mendorong pembentukan lembaga khusus, Timwas Haji juga meminta otoritas terkait, termasuk perwakilan Indonesia di Arab Saudi, untuk menindaklanjuti dugaan praktik penipuan yang telah dilaporkan. Pengawasan terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa badal haji secara tidak bertanggung jawab dinilai perlu diperkuat agar tidak merugikan masyarakat.
Di tengah masa transisi penyelenggaraan haji, DPR menekankan pentingnya pembenahan tata kelola layanan keagamaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan umat. Kehadiran sistem resmi badal haji diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
