Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menilai bahwa keputusan MK sudah final dan bersifat mengikat sehingga wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Tindakan yang cepat dari pemerintah menjadi harapan agar anggaran MBG tidak mengganggu sektor pendidikan dan memiliki kepastian hukum sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
Anggaran MBG Diminta Dipisahkan dari Dana Pendidikan
Komisi IX menekankan bahwa salah satu poin penting dalam putusan MK adalah perlunya memisahkan pendanaan Program MBG dari anggaran pendidikan. Menurut Charles, pemerintah harus segera menyusun skema pembiayaan baru yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan putusan MK bukan merupakan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan MBG tetap dapat berjalan tanpa mengurangi alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi sektor pendidikan.
Kepastian Hukum Dinilai Penting bagi Pelaksanaan Program
Charles mengatakan tindak lanjut terhadap putusan MK diperlukan agar pelaksanaan MBG memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Menurutnya, kepastian regulasi juga akan memberikan kejelasan bagi kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program tersebut.
Selain itu, penyesuaian anggaran dinilai dapat mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai standar.
DPR Dorong Pemerintah Bergerak Cepat
Komisi IX berharap pemerintah segera menyelesaikan seluruh penyesuaian administratif maupun penganggaran setelah putusan MK dibacakan. Charles menilai percepatan implementasi diperlukan agar manfaat Program MBG tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Ia juga menegaskan DPR akan terus mengawasi tindak lanjut pemerintah terhadap putusan MK tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program MBG tetap sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus menjaga keberlangsungan layanan bagi para penerima manfaat.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
