Pemerintah hingga kini belum menerapkan pembatasan penuh pembelian Pertalite meski tekanan terhadap anggaran subsidi energi terus meningkat sepanjang 2026. Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, pemerintah masih memilih pendekatan bertahap sambil menyiapkan regulasi baru agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Pembahasan pembatasan Pertalite sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kementerian ESDM tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC).
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyebut skema pembatasan tersebut diperkirakan mampu menghemat konsumsi subsidi hingga 10–15 persen dari total volume penyaluran nasional. Pemerintah menilai distribusi Pertalite selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih dikonsumsi kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin besar.
Meski demikian, implementasi kebijakan terus mengalami tarik ulur. Salah satu pertimbangannya ialah risiko dampak sosial dan politik mengingat Pertalite masih menjadi BBM utama masyarakat kelas menengah dan pekerja informal. Pemerintah juga khawatir pembatasan mendadak dapat memicu antrean panjang di SPBU dan tekanan terhadap inflasi nasional.
Selain faktor sosial, kesiapan sistem pengawasan digital juga menjadi tantangan utama. Pemerintah masih mengandalkan sistem barcode dan pendataan kendaraan melalui MyPertamina untuk memastikan subsidi diterima kelompok yang berhak.
Di sisi lain, tekanan fiskal semakin besar. Realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Maret 2026 telah mencapai sekitar Rp118,7 triliun atau 26,6 persen dari pagu APBN tahun ini. Kondisi diperberat oleh konflik geopolitik Timur Tengah yang mendorong harga minyak global naik tajam dan nilai tukar rupiah melemah di atas Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah sebenarnya sempat menyiapkan pembatasan pembelian maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat pribadi. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum diterapkan secara penuh karena pemerintah masih melakukan evaluasi dampak ekonomi dan kesiapan distribusi di lapangan.
Selain pembatasan Pertalite, pemerintah juga menyiapkan transformasi subsidi LPG 3 kilogram menjadi berbasis penerima manfaat dengan menggunakan data DTKS dan P3KE. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi subsidi energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
