Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan aturan yang melarang pegawainya memiliki atau terlibat dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.
BGN menilai pemisahan yang tegas antara fungsi pengawasan dan pelaksana sangat penting agar tata kelola program berjalan transparan. Pegawai yang bertugas mengawasi maupun mengelola program tidak diperkenankan memperoleh keuntungan langsung dari operasional dapur penyedia makanan.
Program MBG melibatkan jaringan dapur yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Karena skala program yang besar, pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan sejak tahap awal.
Larangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan pelaksanaan program. Dengan aturan yang jelas, risiko penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang merugikan negara dapat ditekan.
BGN menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam program wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan tata kelola yang lebih profesional sehingga tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
