Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah arahan strategis dalam pidato dan agenda pemerintahan pada Rabu (20/5/2026), mulai dari perintah membersihkan praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi di birokrasi hingga penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan tersebut menjadi sorotan utama dalam rangkaian berita politik nasional sehari terakhir.
Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga negara segera membersihkan birokrasi dari praktik pungli serta korupsi yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menegaskan reformasi birokrasi harus dilakukan menyeluruh agar pelayanan publik lebih efisien dan iklim investasi membaik.
Selain itu, Prabowo juga mengumumkan penerbitan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.
Pemerintah menilai kebijakan itu diperlukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan transparansi transaksi perdagangan, dan mencegah kebocoran devisa hasil ekspor. Prabowo menyebut langkah tersebut juga bertujuan memperbesar manfaat pengelolaan kekayaan alam bagi kepentingan masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta masyarakat aktif melaporkan tindakan aparat yang tidak sesuai aturan. Ia bahkan mempersilakan warga merekam dugaan pelanggaran aparat menggunakan telepon genggam dan melaporkannya langsung kepada pemerintah.
Presiden juga menyinggung praktik penambangan ilegal, perkebunan ilegal, hingga fraud dalam perdagangan ekspor yang disebut merugikan negara dalam jumlah besar. Pemerintah mengklaim pembentukan badan ekspor dan penguatan tata kelola dapat membantu menyelamatkan potensi penerimaan negara hingga ratusan miliar dolar AS setiap tahun.
Di tengah agenda reformasi ekonomi tersebut, sekitar 400 karyawan BUMN juga mengikuti pelatihan militer di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI di Tangerang Selatan. Program itu disebut menjadi bagian dari penguatan disiplin dan karakter sumber daya manusia BUMN.
Pidato dan kebijakan Prabowo di DPR mendapat perhatian luas karena dinilai menunjukkan arah penguatan ekonomi nasional berbasis pengawasan ekspor, reformasi birokrasi, dan pengendalian kebocoran kekayaan negara di tengah tekanan ekonomi global.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
