Pemerintah bersama DPR mulai mematangkan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan menetapkan sejumlah indikator ekonomi makro sebagai acuan penyusunan kebijakan fiskal tahun depan. Sejumlah target disiapkan mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga batas defisit anggaran guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027 sebelum pemerintah menyampaikan nota keuangan dan rancangan anggaran secara lengkap kepada DPR. Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan tetap difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga kesinambungan APBN melalui pengelolaan fiskal yang disiplin.
Dalam rancangan awal tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok pada kisaran 5,8-6,5 persen. Inflasi ditargetkan berada di rentang 1,5-3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga memperkirakan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5-7,3 persen.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara direncanakan mencapai sekitar 12,01-12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut akan didukung melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, defisit APBN dipertahankan pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai ruang fiskal tetap harus dijaga agar mampu membiayai berbagai program prioritas tanpa mengganggu kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang.
Selain indikator ekonomi, pemerintah juga memasukkan sejumlah sasaran pembangunan nasional untuk 2027. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30-4,87 persen, angka kemiskinan 6-6,5 persen, kemiskinan ekstrem dipertahankan nol persen, serta rasio gini di level 0,362-0,367. Rancangan awal RAPBN tersebut selanjutnya akan dibahas lebih rinci bersama DPR hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN 2027.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
