Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memperluas dukungan terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Tito, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat perlu diperkuat dengan keterlibatan daerah agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada bantuan pusat. Daerah memiliki ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi rumah warga berpenghasilan rendah.
Tito juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan agar program tepat sasaran. Dengan data yang akurat, bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta menghindari potensi tumpang tindih penerima manfaat.
Program bedah rumah menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain memperbaiki kondisi tempat tinggal, program ini juga berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan dan kesejahteraan keluarga penerima.
Pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah dapat mempercepat target penyediaan hunian layak sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas perumahan di berbagai wilayah Indonesia.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
