Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan tidak memiliki kontrak maupun kerja sama formal dengan Indonesia New Media Forum (INMF) ataupun sejumlah “homeless media” yang sempat disebut sebagai mitra baru pemerintah dalam ekosistem media digital. Klarifikasi ini disampaikan menyusul polemik yang berkembang setelah konferensi pers Bakom RI pada awal Mei 2026.
Dalam pernyataan resminya, Bakom menegaskan hubungan dengan pelaku media baru sebatas ruang komunikasi dan pertukaran informasi publik. Lembaga tersebut membantah adanya arahan editorial, kontrak dukungan politik, maupun bentuk kerja sama yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah.
Kontroversi bermula setelah Kepala Bakom RI Muhammad Qodari memperkenalkan Indonesia New Media Forum dalam konferensi pers di Jakarta. Saat itu, Qodari menyebut sejumlah media digital dan akun media sosial populer sebagai bagian dari transformasi “homeless media” menjadi new media yang lebih terorganisasi.
Beberapa nama media digital yang disebut dalam forum tersebut antara lain Narasi, CXO Media, Folkative, Indozone, hingga sejumlah akun media sosial populer lainnya. Namun setelah konferensi pers berlangsung, beberapa pihak yang namanya tercantum menyatakan tidak tergabung dalam INMF maupun tidak memiliki hubungan kemitraan dengan Bakom RI.
Bakom kemudian menegaskan istilah “mitra” yang digunakan sebelumnya tidak dimaksudkan sebagai relasi kontraktual. Pemerintah menyebut kehadiran media digital dipandang sebagai bagian dari perkembangan lanskap komunikasi modern yang kini tidak lagi hanya didominasi media konvensional berbasis situs web dan televisi.
Dalam penjelasannya, Bakom membagi ekosistem media menjadi empat kelompok utama, yakni media konvensional, media baru, media sosial, dan media penyebar disinformasi, fitnah, serta kebencian. Menurut lembaga tersebut, tantangan terbesar komunikasi publik saat ini adalah melawan penyebaran konten disinformasi di ruang digital.
Bakom juga menyatakan tetap menghormati independensi media dan terbuka terhadap kritik maupun mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Pemerintah menilai komunikasi dengan pelaku media baru penting dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi publik di era dominasi platform digital.
Perdebatan mengenai “homeless media” sendiri mencerminkan perubahan besar pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi informasi semakin bergeser ke platform media sosial dan kanal digital berbasis komunitas yang memiliki audiens besar meski tidak selalu beroperasi seperti media konvensional.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
