Ombudsman Republik Indonesia memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut menyoroti aspek tata kelola, rekrutmen tenaga pendidik, hingga kebutuhan penyediaan lahan permanen untuk pengembangan sekolah di masa mendatang.
Menurut Ombudsman, program yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu itu memiliki potensi besar dalam memperluas akses pendidikan. Namun pelaksanaannya perlu didukung sistem administrasi dan tata kelola yang kuat agar terhindar dari potensi maladministrasi.
Dalam proses pemantauan, Ombudsman menilai pemerintah telah mulai menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang sebelumnya disampaikan terkait regulasi dan pengelolaan program. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki secara bertahap.
Selain tata kelola, ketersediaan lahan permanen menjadi perhatian karena sebagian sekolah masih memanfaatkan fasilitas sementara. Ombudsman menilai kepastian infrastruktur penting untuk menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Lembaga pengawas pelayanan publik itu juga menekankan pentingnya proses rekrutmen tenaga pendidik yang transparan dan berbasis kompetensi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
Pemerintah diharapkan dapat terus menyempurnakan pelaksanaan program sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat rentan dapat tercapai secara optimal.
Saya berfokus pada penyajian informasi yang akurat dan relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.
