Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan langkah penanganan menyusul munculnya sejumlah sekolah yang hanya memperoleh sedikit murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah.
Fenomena minimnya jumlah pendaftar terjadi di sejumlah sekolah dasar di berbagai wilayah. Bahkan, terdapat sekolah yang dilaporkan hanya menerima beberapa murid untuk kelas satu. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas kegiatan belajar, pengelolaan tenaga pendidik, serta keberlanjutan operasional satuan pendidikan.
Kemendikdasmen menilai persoalan tersebut perlu dipetakan secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan kebijakan lanjutan. Koordinasi dengan Kemendagri dinilai penting mengingat pengelolaan pendidikan dasar juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap sekolah di daerah.
Pemerintah perlu melihat sejumlah faktor yang berpotensi menyebabkan ketimpangan jumlah murid antarsekolah. Sebaran penduduk usia sekolah, perubahan demografi, lokasi satuan pendidikan, pilihan orang tua, hingga distribusi daya tampung dapat menjadi bagian dari evaluasi. Situasi di setiap wilayah juga dapat berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan.
Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027, pemerintah daerah sebelumnya diminta menghitung kapasitas sekolah secara cermat. Perencanaan tersebut diperlukan agar calon murid dapat tersebar sesuai ketersediaan tempat sekaligus mencegah penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu.
Regulasi SPMB juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan calon murid yang tidak tertampung di sekolah tujuan menuju satuan pendidikan lain yang masih memiliki kursi. Mekanisme itu mencakup sekolah negeri maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
Evaluasi terhadap sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit diperkirakan tidak hanya menyangkut proses penerimaan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemerataan akses pendidikan dan kondisi geografis sebelum mengambil keputusan terkait masa depan sekolah. Langkah lanjutan diharapkan dapat menjaga layanan pendidikan tetap efektif tanpa mengurangi kesempatan anak memperoleh sekolah yang mudah dijangkau.
