Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian rumah senilai Rp4 miliar milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Penyidik mendalami dugaan transaksi pembelian properti tersebut dilakukan secara tunai atau cash.
Pendalaman dilakukan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq dan sejumlah pihak terkait lainnya. KPK menduga terdapat aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Penyidik kini menelusuri asal-usul dana pembelian rumah serta hubungan transaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan aset bernilai besar yang diduga dibeli tanpa mekanisme pembiayaan perbankan. Pengamat hukum menilai pola pembelian tunai dalam kasus korupsi kerap digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana.
KPK sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah aset dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Selain properti, penyidik disebut mendalami kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.
KPK menegaskan pengembangan perkara tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga upaya pelacakan aset guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
Penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan terhadap saksi maupun pihak terkait lainnya.
