Anggota DPR RI meminta pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif bagi guru honorer dalam proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian status dan perlindungan bagi tenaga pendidik non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai daerah.
Dorongan itu muncul di tengah kekhawatiran masih banyaknya guru honorer yang belum memperoleh kesempatan diangkat menjadi ASN meski telah memiliki masa kerja panjang. DPR menilai pemerintah perlu menghadirkan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan pengalaman pengabdian dan kondisi riil kebutuhan pendidikan nasional.
Menurut anggota parlemen, kebijakan afirmatif diperlukan agar guru honorer tidak terus berada dalam ketidakpastian status kerja. Selama ini, banyak tenaga honorer tetap menjalankan tugas mengajar meskipun menghadapi keterbatasan penghasilan serta minim jaminan kesejahteraan.
DPR juga menilai kebutuhan guru di sejumlah daerah masih cukup tinggi, terutama di wilayah terpencil dan sekolah dengan keterbatasan tenaga pengajar. Karena itu, pengalaman mengajar para guru honorer dianggap menjadi aset penting yang perlu diprioritaskan dalam proses rekrutmen tenaga pendidikan.
Selain mempertimbangkan masa pengabdian, pemerintah didorong menyusun sistem seleksi yang lebih adil dan tidak memberatkan peserta. Sejumlah pihak menilai guru honorer senior kerap menghadapi kendala dalam tes berbasis digital maupun persaingan dengan peserta yang lebih muda.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyatakan penataan tenaga honorer tetap menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Seleksi PPPK disebut masih menjadi jalur utama untuk mengakomodasi tenaga non-ASN, termasuk guru honorer yang telah memenuhi syarat administrasi dan kompetensi.
Pengamat pendidikan menilai kebijakan afirmatif dapat membantu menjaga stabilitas layanan pendidikan di daerah. Apabila guru honorer yang berpengalaman tidak mendapatkan kepastian status, sekolah berpotensi mengalami kekurangan tenaga pengajar dalam jangka panjang.
DPR berharap pemerintah segera merumuskan kebijakan yang mampu memberikan keadilan bagi guru honorer sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pendidik nasional yang terus meningkat setiap tahun.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
