Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ratusan kasus kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah penyelesaian yang lebih komprehensif melalui keputusan bersama lintas lembaga negara dan pemangku kepentingan nasional.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut eskalasi konflik di Papua tidak bisa ditangani hanya melalui pendekatan sektoral maupun penanganan kasus per kasus. Menurutnya, penyelesaian konflik memerlukan keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan pemerintah, legislatif, aparat keamanan, partai politik, hingga tokoh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Pigai merespons laporan Komnas HAM yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang 2025 serta 26 kasus tambahan hingga April 2026. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai insiden dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.
Pigai menilai perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih terintegrasi agar konflik berkepanjangan tidak terus memicu korban sipil dan krisis kemanusiaan.
Sebelumnya, Komnas HAM juga menyoroti meningkatnya dampak kemanusiaan akibat konflik di Papua Tengah. Lembaga tersebut menyebut sejumlah warga sipil terpaksa mengungsi ke kawasan hutan setelah terjadi kontak bersenjata dan pembakaran kampung pada pertengahan April 2026.
Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian meminta pemerintah mempercepat langkah perlindungan warga sipil dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak. Menurutnya, situasi konflik di Papua tidak lagi sekadar persoalan keamanan, melainkan telah berkembang menjadi isu kemanusiaan serius.
Pigai menegaskan Kementerian HAM akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik berbasis penghormatan hak asasi manusia dan dialog damai. Pemerintah juga diminta memastikan perlindungan masyarakat sipil tetap menjadi prioritas utama di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung di Papua.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
